Penyaluran BLT BBM Semrawut, DPRD: Harus Ada Evaluasi Menyeluruh

JOMBANG – Penyaluran BLT BBM tahap 1 yang semrawut di Jombang, menuai sorotan tajam dari pimpinan DPRD Jombang. Selain mengecewakan banyak kalangan, data salah yang terulang-ulang, menunjukkan kinerja tim verifikasi tidak maksimal.

“Saya sudah berkali-kali menyampaikan, kenapa ketika ada penyaluran bantuan semacam ini selalu menimbulkan problem di masyarakat,” ujar Mas’ud Zuremi Ketua DPRD Jombang, kemarin (20/9).

Dalam hal data penerima bantuan, menurutnya pemerintah pusat harus lebih terbuka dalam menerima usulan, penyampaian, kritik maupun saran dari pemerintah daerah. Termasuk desa yang melakukan pendataan dari bawah. Mengingat pihak desa yang lebih memahami kondisi warganya. Apakah layak diberi bantuan apa sebaliknya. “Selama ini kan desa yang mengusulkan. Namun, penentuan dari sana (pusat,Red),” jelasnya.

Meski pemerintah pusat dalam hal ini Kemensos RI telah menyediakan fitur pengusulan penerima bantuan BLT BBM yang bisa diakses masyarakat umum. Semestinya, usulan dari bawah (baca; desa) lebih bisa diperhatikan.

Terlebih, lanjut Mas’ud, pengusulan penerima BLT BBM dapat dilakukan melalui aplikasi Kemensos RI yang saat ini hanya bisa diunduh melalui PlayStore. Namun faktanya, banyak warga yang sudah meninggal namun masuk kuota penerima BLT BBM. Sedangkan warga yang semestinya mendapat bantuan, justru tidak masuk kuota.

Termasuk warga yang namanya masuk kuota keluarga penerima manfaat (KPM) BLT BMM, namun tidak mendapat undangan pencairan. Berbagai persoalan karut-marut data inilah yang sangat disayangkan. Menurutnya, harus ada revisi data secara menyeluruh. “Dan itu harus dibuka, direvisi oleh pemerintah pusat,” tandasnya.

Ia menyebut, karut-marut penyaluran data penerima BLT BBM menimbulkan keresahan dan kegalauan di tengah masyarakat. Ia mendorong agar Dinsos juga lebih proaktif melaporkan hal tersebut kepada Kemensos RI. “Kalau ini terjadi, Insyaallah aman dan tidak ada yang dikecewakan,” papar dia.

Mas’ud lantas menyarankan, semua jajaran pemerintah harus bersinergi agar data penerima BLT BBM lebih valid dan tepat sasaran. Mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten sampai Kemensos RI. “Sehingga data yang dihasilkan lebih valid,” pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, penyaluran BLT BBM dikeluhkan sejumlah warga di Desa Kepatihan, Kecamatan/Kabupaten Jombang. Menyusul sejumlah warga kurang mampu justru tidak menerima bantuan. Ironisnya, puluhan warga yang sudah meninggal dunia justru masuk data penerima. Ada pula KPM yang telah tercatat mendapatkan bantuan justru tak menerima undangan.

Sedangkan Dinsos  Jombang menyebut, penetapan data BLT BBM tak diputuskan pihaknya. Penetapan data penemina bantuan sosial itu telah ditentukan Kemensos RI. Dalam prosesnya, data penerima bansos memang berawal dari usulan desa. Kemudian, Dinsos melakukan verifikasi kelengkapan. Setelah itu data diusulkan ke Kemensos RI untuk ditetapkan. (ang/bin/riz)

Sumber: https://radarjombang.jawapos.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published.